alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Geger Kader PDIP Disebut Celeng dan Dukung Capres 2024, Ini Sikap Bupati Wonogiri

Budi Arista Romadhoni Selasa, 19 Oktober 2021 | 08:01 WIB

Geger Kader PDIP Disebut Celeng dan Dukung Capres 2024, Ini Sikap Bupati Wonogiri
Bupati Wonogiri Joko Sutopo. Bupati Wonogiri ikut merespon gegernya Banteng vs Celeng di internal PDIP. (Solopos)

Bupati Wonogiri ikut merespon gegernya Banteng vs Celeng di internal PDIP

SuaraSurakarta.id - Banteng Versus Celeng menjadi perhatian banyak pihak, khusunya para kader PDIP dan para kepala daerah. Lalu bagaimana pandangan Bupati Wonogiri Joko Sutopo ?

Menyadur dari Solopos.com, Bupati Wonogiri sekaligus Ketua DPC PDIP Wonogiri, Joko Sutopo, turut angkat bicara terkait polemik banteng vs celeng di internal partainya.

Menurut pria yang akrab disapa Jekek itu deklarasi dukungan terhadap salah satu tokoh untuk maju pada Pilpres 2024, termasuk Ganjar Pranowo, yang dilakukan kader partai berlambang kepala banteng itu telah menyalahi aturan.

Ia menilai bentuk dukungan itu jelas menyalahi aturan dan instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP yang melarang struktural partai hingga kader memberikan tanggapan mengenai calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres) yang akan bersaing pada Pilpres 2024.

Baca Juga: Geger Banteng Vs Celeng, Pengamat Sebut Konflik PDIP Hanya Setingan: Menaikkan Popularitas

“Kami memiliki kewajiban untuk taat dan patuh pada AD ART dan seluruh aturannya. AD ART ini regulasi internal. DPP sudah mengeluarkan surat instruksi pelarangan deklarasi capres dan cawapres pada Agustus 2021 lalu. Ini yang menjadi dasar pijakan kami,” ujar dia, saat ditemui wartawan, Senin (18/10/2021).

Ia menggarisbawahi PDIP merupakan organisasi partai politik. Di dalam organisasi ada azas ketaatan sebagai panduan serta anggaran dasar anggaran rumah tangga (AD ART) yang harus ditaati semua kader. Hal itu sebagai pijakan dalam melakukan fungsi kepartaian.

Di sisi lain, pada struktur internal PDIP terbagi menjadi DPP, DPD, DPC, ranting, dan anak ranting. Menurutnya, semua struktur ini melekat kewenangan dan fungsinya. Maka dari itu, seluruh anggota partai harus memiliki kedisiplinan dan kepatuhan terhadap aturan internal.

“Secara substansi [surat DPP] melarang struktural partai apalagi kader partai untuk mendeklarasikan dukungan kepada siapa pun [Pilpres]. Kalau ada yang deklarasi mengatasnamakan partai, kader organisasi, atas dasar apa? DPP kan melarang,” ungkap Bupati Wonogiri itu.

Analogi

Baca Juga: Sempat Bikin Geger, Polemik Banteng Celeng di Tubuh PDIP Hanya Setingan?

Lelaki yang akrab disapa Jekek ini menjelaskan terkait istilah banteng dan celeng merupakan analogi. Saat kader berada dalam satu barisan, tertib kepada ketentuan dan regulasi partai, itu yang dinamakan banteng. Maka dari itu, hal ini harus diluruskan agar publik paham kenapa ada analogi banteng dan celeng. Bagaimana pun para banteng itu berpijak pada aturan partai.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait