SuaraSurakarta.id - Wacana Presiden Jokowi tiga periode menjadi perdebatan. Pro kontra pun terjadi di kalangan politisi dan pengamat.
Menyadur dari Terkini.id, pengamat Politik, Jerry Massie memberi tanggapan terkait wacana Presiden Jokowi tiga periode yang belakangan ini kembali bergulir di tengah masyarakat.
Menurut pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Political and Policy Public Studies (P3S) ini, tak perlu ada amandemen untuk memuluskan jabatan Presiden Jokowi tiga periode.
Ia pun menilai wacana tersebut kembali dihembuskan oleh para politikus yang rakus akan kekuasaan.
Baca Juga:Ekonomi Biru Menjadi Harapan Baru
“Saya yakin ini akan mengganggu penanganan covid-19. Ini kepentingan politik mereka yang rakus kekuasaan,” ujar Jerry, Minggu (5/9/2021).
Lebih lanjut, Jerry juga mempertanyakan mengapa para legislator di parlemen sangat ngotot membesarkan isu tiga periode tersebut walaupun Jokowi dan rakyat sangat menolak.
![Presiden Joko Widodo meninjau langsung program vaksinasi COVID-19 untuk masyarakat secara pintu ke pintu (door to door). Kegiatan vaksinasi ini dilaksanakan kepada 500 warga di Kampung Pengampaan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, pada Selasa, (31/8/2021). [ANTARA/HO-Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden/pri.]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2021/08/31/40143-presiden-jokowi-tinjau-vaksinasi-di-cirebon.jpg)
“Mau dipaksakan tak dikehendaki rakyat. Jadi presiden dan rakyat menolak, kenapa para legislator mau ngotot memajukan agenda ini?” jelasnya.
Jerry menambahkan, seharusnya para anggota dewan melihat secara konstekstual terkait mana yang menjadi urgensi dan yang bukan.
“Yang paling penting, jangan bohongi publik dengan ide sesat tersebut. Kalau amanah konstitusi sudah diobok-obok, bahaya,” tegasnya.
Baca Juga:Sindir Jokowi-Ma'ruf, Novel Bamukmin: Setop Kriminalisasi Ulama
Sementara itu, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rachman sebelumnya telah menyampaikan bahwa Jokowi akan tegak lurus untuk tidak menjabat selama tiga periode.
“Sebagaimana kami nyatakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo tegak lurus konstitusi UUD 1945 dan menghormati agenda reformasi 1998,” ujarnya.
