"Kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo. Lebih lanjut, gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo," tutur AHY dalan keterangannya usai rapat pimpinan, Senin (1/2/2021).
AHY memaparkan, salah satu konsep para pelaku untuk mengganti dengan paksa Ketum PD yang sah, adalah dengan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB). Pelaku gerakan menargetkan 360 pemegang suara KLB diajak dan dipengaruhi dengan imbalan uang dalam jumlah besar.
