Gen Z Harus Waspada: Radikalisme Incar Pemilih Muda Melalui Ajakan Golput di Pilkada

SuaraSurakarta.id - Anak muda atau Gen Z diminta waspada munculnya radikalisme model baru dalam menyambut Pilkada 2024.

Pemerhati Radikalisme dan Terorisme, Amir Mahmud menilai, aksi radikalisme itu bukanlah berbentuk teror, melainkan ajakan kepada masyarakat untuk golput.

"Untuk membuat kacau tidak melulu dengan aksi teror, berupa bom dan lain sebagainya. Namun lebih pada hasutan. Membuat masyarakat menjadi antipati terhadap jalannya Pilkada besok itu, sehingga yang saya khawatirkan akan terjadi Golput," kata Amir Mahmud dalam diskusi yang berlangsung di sebuah cafe di Solo, Jumat (9/8/2024) malam.

Direktur Amir Mahmud Center ini menuturkan meski pemeritah sudah membubarkan kelompok-kelompok radikal, namun bukan berarti pergerakan mereka selesai.

Baca Juga: Pengamat Politik: Dekat dengan Jokowi dan Gibran, Gusti Bhre Berpeluang Besar Menangi Pilkada Solo 2024

Sebab sel-sel mereka masih hidup dan berada ditengah-tengah masyarakat. Sel-sel inilah yang terkadang dimanfaatkan oleh calon peserta pemilu tertentu yang menjatuhkan masyarakat.

Terutama untuk menjatuhkan calon-calon yang dibentuk oleh pemerintah yang berkuasa saat ini.

"Dalam satu kasus masa lalu di Jakarta. bisa kita lihat bagaimana kuatnya arus itu. Sehingga agama dijadikan alat komoditas untuk menjatuhkan lawan dan lain sebagainya," ujarnya.

Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Solo, Yuly Yulianingrum menjabarkan bawah pihaknya sejauh ini sudah berusaha dengan maksimal untuk membendung paham radikalisme yang mungkin akan mengganggu jalannya pesta demokrasi.

"Sejak awal kami telah mengupayakan agar setiap tahap yang dilakukan KPU itu terbuka," kata Yuly.

Baca Juga: Serikat Kawula Sedasa Rangkul Pengemudi Ojek Online Menangkan Gusti Bhre di Pilkada Solo 2024

Karena dengan keterbukaan itu, memungkinkan setiap orang untuk mengawal keberjalanan prosesnya. Yuly kemudian memberi contoh proses rekrutmen anggota ad hoc KPU, seperti PPS, PPK, Pantarlih, dan sebagainya yang di mana ada satu tahap, tanggapan masyarakat, yang sangat bisa dijadikan sebagai pengawalan.

"Di tahap itu, masyarakat diminta untuk memberi masukan kepada KPU dalam banyak hal, mulai dari latar belakang orang-orang yang akan terlibat pemilu, dan sebagainya," kata dia.