Koalisi Indonesia Maju Dinilai Rasional Usai Pilih Gibran Sebagai Cawapres Prabowo Subianto

SuaraSurakarta.id - Koalisi Indonesia Maju (KIM) resmi menunjuk Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan capres dan cawapres untuk Pilpres 2024.

Pengamat politik Universitas Al Azhar Ujang Komarudin menilai keputusan KIM menunjuk Gibran sebagai pendamping Prabowo merupakan langkah rasional.

Menurutnya, Gibran tak bisa dilepaskan dari sosok dan elektabilitas ayahnya, Presiden Joko Widodo.

"Bagaimanapun Gibran itu yang dihitung adalah ayahnya, orang tuanya. Dalam konteks itu, simbiosis mutualisme antara Prabowo dan Jokowi, bersatu dengan menghadirkan Gibran sebagai bacawapres," kata Ujang Komarudin dilansir dari ANTARA, Senin (23/10/2023).

Baca Juga: Mamat Alkatiri Sebut Isu Prabowo-Gibran Sudah Muncul Sejak 3 Bulan Lalu, Sumbernya Langsung dari Politisi

Meski demikian, Ujang menegaskan jika bapak dua anak itu harus menunjukkan kemampuannya kepada publik.

Menurut dia, putra sulung Presiden Joko Widodo itu harus bisa menjawab keraguan publik akan pengalamannya yang dinilai masih minim karena baru lebih dari 2 tahun menjabat sebagai Wali Kota Surakarta sejak pelantikan pada  tanggal 26 Februari 2021.

Sejumlah gagasan untuk kemajuan bagi NKRI, prestasi, dan kedekatan dengan rakyat Indonesia yang jumlahnya lebih dari 270 jiwa, menurut Ujang, perlu untuk terus ditunjukkan.

"Itu yang harus ditunjukkan kepada publik agar keraguan-keraguan publik yang selama ini bisa terjawab tuntas oleh Gibran ketika sebagai pendamping Prabowo dan partai koalisinya," ucapnya.

Sementara pengamat politik sekaligus peneliti senior Surabaya Survey Center (SSC) Surokim Abdus Salam menilai Gibran bisa menjadi magnet baru dan mengubah peta politik nasional.

Baca Juga: Keramatnya Jempol Iriana Jokowi untuk Gibran, Sinyal Sakit Hati Ibu Negara Harus Terbalaskan?

Keputusan itu disebutnya sebuah kejutan tak terdiga yang mengahhetkan banyak pihak.

"Terus terang saya tidak menduga dan tidak terbayang sama sekali. Saya baru menerka-nerka itu setelah adanya putusan MK (Mahkamah Konstitusi) sore hari itu," jelas dia.