Pemilu 2024 Tetap Berlangsung Terbuka, Yudi Indras Wiendarto: Rakyat Bisa Rasional

SuaraSurakarta.id - Anggota DPRD Jateng dari Partai Gerindra, Yudi Indras Wiendarto menyambut baik putusan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa sistem pemilu legislatif 2024 diselenggarakan secara terbuka.

Menurutnya, dengan putusan tersebut menjadi simbol bahwa sistem Pileg 2024 adalah kemenangan rakyat.

"Dengan sistem ini, pilihan rakyat bisa rasional. Rakyat bisa mewakili langsung wakilnya untuk menyuarakan aspirasi mereka. Bukan lewat partai," kata Yudi dilansir dari Timlo.net--jaringan Suara.com, Jumat (16/6/2023).

Sosok yang juga Bacaleg DPRD Provinsi Jateng itu memaparkan, , dengan penerapan sistem terbuka wakil rakyat yang duduk di legislatif memiliki tanggung jawab langsung kepada masyarakat.

Khususnya, terhadap konstituen yang menitipkan amanah suara kepada mereka.

"Namun, jika sistem tertutup berarti masyarakat tidak bisa menagih janji secara langsung. Harus melalui partai dong. Karena yang menempatkan (legislatif) mereka kan partai," jelasnya.

Dikatakan, sistem demokrasi di Indonesia menjadi perhatian dunia. Dimana, penerapan one man, one vote dapat diterapkan secara maksimal.

"Indonesia ini kan terdiri dari ratusan suku, bisa menerapkan seperti ini. Ini menjadi perhatian dunia lho. Sehingga, jika diterapkan sistem terbuka maka demokrasi di Indonesia tetap hidup seperti yang dicita-citakan pasca reformasi," kata politisi Partai Gerindra tersebut.

Dirinya berharap, masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya secara bijak. Sehingga, mereka mengenal dengan baik siapa calon wakil mereka saat duduk di kursi dewan nanti.

Baca Juga: Bersyukur MK Putuskan Sistem Pemilu Tetap Terbuka, SBY: Saya Yakin Ini Sesuai Dengan Harapan Rakyat Indonesia

Seperti diketahui, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mendukung dikembalikannya sistem proporsional tertutup. Selain PDI-P, dukungan proporsional tertutup juga didukung oleh Partai Bulan Bintang (PBB) yang diketuai Guru Besar Hukum Tata Negara Prof Dr Yusril Ihza Mahendra

Sementara delapan partai politik menolak, yaitu Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrat (Demokrat), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).