Tak Tahu Tarif PBB Naik, Rudy Sempat Marahi Wawali Kota Solo Teguh Prakosa

SuaraSurakarta.id - Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Solo, FX Hadi Rudyatmo mengaku sempat menegur dan memarahi kader PDI-P yang juga Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa.

Hal ini dilakukan, karena Wawali Teguh Prakosa tidak tahu adanya kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. 

Padahal banyak warga itu yang protes usai adanya kenaikan PBB. Namun, kemudian Gibran memutuskan untuk mencabut dan menunda menaikan PBB.

"Wakil Wali Kota saja ndak tahu kalau ada kenaikan PBB, gimana. Yo, tak marahi lah dia kemarin," terang Rudy, Jumat (10/2/2023).

Baca Juga: GP Mania Dibubarkan, FX Rudy PDIP: Gak Akan Ada Pengaruhnya Terhadap Elektabilitas Ganjar

"Jadi pas Pak Teguh ke sini tak seneni. Katanya tidak tahu, lah ora ngerti ki piye," ujarnya.

Menurutnya, rakyat itu tahunya bahwa kebijakan pemerintah itu berasal dari kebijakan politik partai. 

Selalu disampaikan kebijakan politik partai berasal dari rumusan anak ranting, dirumuskan di ranting, PAC, dan DPC.

"Itu namanya kebijakan politik partai. Setelah menjadi kebijakan politik partai dan kita punya petugas partai yang menjadi wali kota dan wakil wali kota, ini kita kirim ke sana menjadi kebijakan pemerintah," ungkap dia.  

Rudy mengakui komunikasi antara wali kota dengan wakil wali kota atau DPRD Solo masih kurang. 

Baca Juga: Inspektorat Kota Solo Didesak Segera Audit Pasar Ikan Balekambang, LAPAAN RI: Jangan Plonga-plongo!

Mantan Wali Kota Solo inipun berpesan agar meningkatkan Komunikasi antar dua kepala daerah itu. Minimal,  fungsi Wakil Wali Kota itu difungsikan. 

"Komunikasi ditingkatkan, minimal Pak Wakil kini difungsikan. Saya lihat kurangnya komunikasi," lanjut dia.

Rudy pun menceritakan saat menjadi Wakil Wali Kota Solo dan Jokowi menjadi Wali Kota Solo. Meski tidak difungsikan, Jokowi selalu tanda tangan sampai sebelum ada paraf dari dirinya. 

"Zaman Pak Jokowi, Saya tidak difungsikan diem aja. Namun, ketika ada persoalan Pak Jokowi juga pintar selama, Pak Wakil belum paraf saya (Jokowi) tidak akan tanda tangan. Artinya fungsi wakil wali kota difungsikan," jelasnya.

Rudy menambahkan sudah memberikan masukan kepada Wawali untuk lebih dahulu menjalin komunikasi dengan Gibran. 

"Kurangnya komunikasi. Sudah tak sampaikan, mbok kamu komunikasi sama Mas Gibran nggak ada salahnya. 'Wong kowe ki biarpun kita lebih tua yang jadi kepala sana (Gibran). Kalau nggak mau mendengar yowes mending kowe leren o wae'," papar Rudy.

Rudy juga memanggil Fraksi PDI-P DPRD Solo saat ada kenaikan PBB. Kemudian menyampaikan surat ke wali kota, tujuannya itu bukan untuk melawan tapi menyelamatkan eksekutif khususnya wali kota dari penyimpangan Perda yang dibuat oleh wali kota sendiri.

"Ini fungsi pengawasan fraksi, saya punya 30 anggota fraksi. Saya juga panggil fraksi ke sini. Lalu menghadap Pak Wali dan terus diajak makan kemudian ditunda," katanya.

"Kalau ini tidak melanggar Perda, saya diam saja kok. Jangan memunggungi rakyat, itu pesan saya. Masa pandemi ini jangan memberikan beban kepada rakyat dulu, percepatan boleh tapi jangan menaikan itu dulu," tandas dia.

Kontributor : Ari Welianto