SuaraSurakarta.id - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka banyak menerima protes atau kritikan dari warganet terkait menghapus anggaran untuk membeli mobil listrik untuk kendaraan dinas.
Mereka menganggap jika Gibran sebagai anak pembangkang, karena tidak mengikuti instruksi dari Presiden Jokowi.
Padahal pemakaian mobil listrik merupakan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 7 tahun 2022 tentang percepatan penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai di instansi pemerintah pusat dan daerah.
Gibran pun bersikap santai dan tidak mempermasalahkan adanya kritikan dari masyarakat baik lewat media sosial (medsos) atau langsung.
"Sing protes sopo?. Lha, akeh pro atau kontra ne?," ujar Gibran saat ditemui, Rabu (2/11/2022).
Gibran menjelaskan, intinya itu dilihat urgensinya atau skala prioritasnya. Kalau mau beli mobil baru sekarang timingnya tidak pas, karena sedang berusaha untuk melakukan percepatan pemulihan ekonomi.
"Kalau mau beli mobil baru bisa ditunda dulu lah. Apalagi sekarang harga mobil listrik sekarang masing mahal-mahal, pilihane masih sedikit dan saya masih bisa menggunakan mobil yang lama ini," paparnya.
Maka anggaran untuk beli mobil listrik dialihkan buat prioritas yang lebih penting dulu. Sampai akhir tahun ini, pemkot sedang mensubsidi juga untuk transportasi umum.
"Itu lebih berguna, lebih bermanfaat. Nanti untuk pembelian dinas baru ditunda dulu. Bisa juga untuk membangun pasar, taman cerdas, perbaikan jalan, itu saya rasa lebih penting," ungkap dia.
Baca Juga: Kecanggihan Mobil Listrik Khusus KTT G20 Bali, Ada yang Harganya Lebih dari Rp 1 Miliar
Gibran mengatakan, jadi ini masalah skala prioritas saja untuk kepentingan masyarakat. Untuk membeli mobil listrik buat mobil dinas bisa ditunda dulu.
"Pokoknya untuk masyarakat dulu skala prioritas daripada beli mobil baru," sambungnya
Seperti diketahui ada beberapa rencana pembangunan pasar di Solo, seperti Pasar Jongko dan Pasar Panggungrejo pada tahun 2023 nanti.
Belum lagi banyak request dari kelurahan-kelurahan untuk membangun taman cerdas.
"Itu yang saat ini sedang dalam pembahasan dan menjadi skala prioritas. Wes ora sah diperpanjang masalah pembelian mobil dinas baru," tegas dia.
Kontributor : Ari Welianto
Berita Terkait
Terpopuler
- Bawa Kasus Penebangan Pohon ke Jalur Hukum, Farhan Siap Lapor Gubernur Jabar dan KLH
- Putusan MK soal Kuota Internet Hangus Ubah Peta Bisnis Operator, Pakar: Paket Data Bakal Berubah
- 5 Kulkas Mini yang Murah dan Hemat Listrik, Bisa Dipakai di Kamar Kos dan Mobil
- Harta Kekayaan Iptu Setya Budi Dias, Oknum KPK Pemeras Bupati Pemalang
- 5 Sepatu Kasual Nyaman untuk Jalan Kaki di Kota, Ringan dan Empuk Dipakai Seharian
Pilihan
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
Terkini
-
Jokowi Minta Kader PSI Ubah Cara Kerja Organisasi demi Hadapi Pemilu 2029
-
IIF Genjot Pembiayaan Infrastruktur, Nilai Komitmen Baru Tembus Rp2,5 Triliun pada Semester I 2026
-
Jokowi ke Kader PSI: Kalau Semua Jalur Mentok, Datang Saja ke Solo
-
Bukan Sekadar Bantuan, Bhakti Presisi Polresta Solo Pererat Kebersamaan dengan Ojol dan Supeltas
-
NICE Gelar 55 Event, Perkuat Posisi sebagai Destinasi MICE Baru