Jelang Pemilu 2024, Akademisi Minta Masyarakat Waspadai Konflik SARA dan Politik Identitas

SuaraSurakarta.id - Menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024, dukungan masyarakat mulai diperebutkan oleh kalangan politisi. Suhu panas pun mulai muncul dari partai maupun para tokoh yang memiliki kepentingan di pesta demokrasi tersebut. 

Akademisi Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta Dr. H. Amir Mahmud M.Ag., mengingatkan semua pihak untuk mewaspadai kelompok radikal yang memanfaatkan momentum menjelang Pemilu 2024 untuk menghancurkan persatuan bangsa dengan memunculkan konflik suku, agama, ras dan antargolongan atau SARA dan politik identitas di tengah masyarakat.

"Sekarang ini hal seperti SARA itu kembali dimunculkan oleh kelompok-kelompok itu, jadi sudah ada potensi itu dan tokoh-tokohnya sudah ada yang muncul meskipun yang lain masih merayap," ujar Amir Mahmud dikutip dari ANTARA, Selasa (13/9/2022).

Menurut ia, menjelang pesta pemilu, bibit-bibit seperti konflik SARA dan politik identitas sudah mulai dimainkan kembali guna menggoyahkan stabilitas bangsa yang berlandaskan Pancasila.

Baca Juga: Terharu Puluhan Ribu Masyarakat Banyuwangi Antusias Bersalawat Meski Diguyur Hujan, Muhaimin: Saya Mohon Didoakan

Dosen Pascasarjana Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam UNU ini mengatakan konflik sekecil apa pun bisa menjadi peluang dan dipandang sebagai potensi oleh kelompok radikalis untuk kembali mempromosikan sistem kekhilafahan menurut versi mereka dan menjatuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

"Mereka itu selalu mencari kesempatan atau ruang yang bisa memperoleh atau meraih yang mana di situ nantinya akan bisa terwujud suatu konflik. Tentunya saat ini gerakan untuk mengganti (bentuk negara) dengan sistem kekhilafahan ini akan selalu digaungkan," kata Direktur Amir Mahmud Center yang bergerak dalam bidang kajian Kontra-Narasi dan Ideologi dari paham radikal terorisme ini.

Untuk itu, ia menilai pentingnya peran bersama guna mewujudkan daya tangkal masyarakat dari provokasi isu dan aksi yang menimbulkan konflik perpecahan, demi menjaga stabilitas, toleransi dan harmoni dalam lingkungan berbangsa bernegara dengan cara menanamkan nilai moderasi beragama dan wawasan kebangsaan.

"Seperti selama ini BNPT sebagai lembaga yang telah menjalin kerja sama dengan berbagai unsur masyarakat dalam membuat narasi, itu saya pikir harus sudah lebih mengarah kepada pelatihan-pelatihan kepada para stakeholder terkait, lalu untuk segera disosialisasikan," tuturnya.

Amir Mahmud mengharapkan pelatihan BNPT ini tidak sekadar pada pertemuan atau sosialisasi, tetapi juga dimunculkan (diterapkan) di tengah kehidupan masyarakat sehingga bisa diharapkan membawa hasil yang riil dan benar-benar efektif mengantisipasi semua gerakan kelompok radikal.

Baca Juga: Mardiono Jadi Plt Ketum, PPP Akan Lapor ke KPU dan Bawaslu Senin Depan

"Terutama kalau kita kaji pada hari ini. Misalkan, peranan dosen dari pendidikan agama atau universitas yang berkaitan dengan keagamaan dengan masalah moderasi beragama.Tentunya hal ini adalah untuk mengendurkan upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok radikal itu semua di lingkungan masyarakat," katanya.

Amir Mahmud juga berpesan kepada semua pihak, khususnya para tokoh dan organisasi masyarakat yang moderat, untuk senantiasa berusaha merangkul umat agar memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara serta pemahaman agama yang moderat sehingga dapat terhindar dari segala bentuk konflik dan provokasi yang mengarah kepada radikalisme.

"Ini bukan persoalan salah satu agama, tapi juga di seluruh agama. Itu juga merupakan suatu potensi tentang perkara radikal itu. Jangan sampai kita disibukkan dengan suatu urusan perpecahan yang tidak pernah berhenti. Oleh karena itulah, kita harus pahami pemahaman kebersamaan ini," katanya.