SuaraSurakarta.id - Praktisi Energi Dina Nurul Fitria mengusulkan konversi elpiji ke kompor listrik menjadi program nasional demi mengoptimalkan penyelamatan keuangan negara mengingat mekanisme konversi energi ini dilakukan dengan sosialisasi intens dan uji coba di beberapa kota besar.
"Program konversi kompor Liquefied Petroleum Gas (LPG) ke kompor induksi menjadi solusi strategis memangkas pengeluaran anggaran negara," ujarnya dikutip dari ANTARA di Jakarta, Kamis (21/7/2022).
Dina mengapresiasi komitmen pemerintah yang ingin beralih dari energi fosil ke energi yang lebih bersih dengan tetap memperhatikan kesiapan masyarakat.
Menurutnya, pemerintah sedang dipusingkan dengan membengkaknya impor dan subsidi gas elpiji. Di sisi lain, keberhasilan konversi minyak tanah ke gas elpiji seolah-olah menjadi status quo.
Sejauh ini subsidi elpiji masih didistribusikan secara terbuka dan dinikmati golongan kaya. Tahun ini alokasi awal belanja subsidi dan kompensasi sebesar Rp152,5 triliun, sementara dengan penyesuaian kebutuhan subsidi energi dan kompensasi 2022 mencapai Rp502,4 triliun.
Dina menegaskan konversi elpiji ke kompor induksi merupakan langkah tepat untuk mengurangi impor gas tersebut.
"Kalau kita menggunakan data, maka akan lebih efektif sekiranya transisi energi dari elpiji ke kompor listrik ini menyasar ke golongan rumah tangga dari menengah ke bawah. Tentu dalam hal ini data juga mesti tepat mengingat selama ini narasi yang berkembang bahwa subsidi energi yang tidak tepat sasaran," ujarnya.
Basis data PLN yang digunakan selama ini menyalurkan subsidi listrik, lanjut Dina, maka efektivitas subsidi dapat lebih tepat sasaran. Sama seperti konversi terdahulu, pemerintah dapat memberikan paket kompor listrik kepada masyarakat dengan tetap menyesuaikan daya pemakaian energinya.
"Jadi bantuan tidak hanya kepada harga listriknya, tapi infrastrukturnya yakni kompor listrik. Strategi ini lebih tepat sasaran karena menyasar rumah tangga langsung," ungkapnya.
Baca Juga: 4 Alasan Kenapa Kompor Induksi Layak Dimiliki
Dina menerangkan untuk menyukseskan program itu sebaiknya pemerintah menyusun strategi dengan penajaman data penyebaran subsidi dan tidak mengganggu program lain. Menurutnya, waktu 7-9 bulan dapat dilakukan sebagai bagian dari sosialisasi dan adaptasi masyarakat menggunakan kompor listrik.
Sosialisasi kompor listrik tidak hanya menyasar rumah tangga, tetapi juga dapat dilakukan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Keberhasilan mengubah kebiasaan UMKM dianggap cara jitu untuk menularkannya ke rumah tangga.
"Ini tidak bisa instan, tidak bisa radikal, kita kasih waktu masyarakat belajar 7-9 bulan sebagai masa transisi. Di sisi lain, upaya meningkatkan penerapan subsidi tepat sasaran juga terus dilakukan," pungkas Dina.
Berita Terkait
Terpopuler
- Empat Pemuda Bobol Gudang Barang Bukti Satlantas Polres Gowa
- Pakar Curiga Prabowo Sudah Lama Tahu Disadap, Mengapa Baru Sekarang Bertindak?
- Jalan Mulus Dibeton, ke Teluk Kiluan dari Bandar Lampung Kini Cuma 2 Jam
- Jika Suket Gibran Bermasalah, Siapa yang Membuatnya Lolos? Pakar UGM Ungkap Potensi Pidana
- Sewa Rp315 Juta, Persitara Jakarta Utara Resmi Bermarkas di Stadion Wibawa Mukti
Pilihan
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
-
Momen Haru di Istana: Kala Prabowo Berat Hati Lepas Gibran yang Mundur dari Kursi Wapres
-
Terima Gibran Mundur dari Wapres, Prabowo: Dengan Berat Hati, Saya Hormati Keputusan Beliau
-
Surat Resign Singkat Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Alasan Gibran Mundur dari Wapres
Terkini
-
Juara Baru di MilkLife Soccer Challenge Solo, MIN 9 Sragen dan MI Raudlatus Sholihin Naik Podium
-
Bonus Rp9,45 Miliar Atlet Solo Cair Februari, Ini Rincian Prestasi di Porprov Jateng 2026
-
Karangan Bunga Dukungan Berjajar di Gedung Milik Jokowi usai Gibran Mundur dari Wapres
-
Gibran Mundur Jadi Wapres, Jokowi Tegaskan Tetap Dukung Penuh Pemerintahan Prabowo
-
Di Tengah Isu Wapres Gibran Mundur, Rumah Jokowi Dijaga Ketat Paspampres, Warga Tak Bisa Mendekat