Scroll untuk membaca artikel
Budi Arista Romadhoni
Kamis, 19 Mei 2022 | 16:18 WIB
Presiden Joko Widodo saat mengunjungi Dermaga Kapal Nelayan Bale Purbo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, Rabu (20/4/2022) (ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden/Laily Rachev)

SuaraSurakarta.id - Direktur IndoStrategi Research and Consulting Arif Nurul Iman mengatakan Presiden Joko Widodo perlu melakukan evaluasi kinerja para menteri yang kerjanya kurang maksimal. 

Menurutnya meski kepercayaan publik masih tinggi, namun beberapa menteri kurang maksimal membantu Presiden Jokowi dalam menyelesaikan masalah di Indonesia. 

"Presiden Jokowi perlu melakukan evaluasi terhadap menteri yang kinerjanya kurang maksimal," kata Arif fikutip dari ANTARA di Jakarta, Kamis (19/5/2022).

Dia menyarankan hal tersebut agar pemerintahan bisa tetap berjalan maksimal hingga akhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Baca Juga: Blusukan di Pasar dan Serahkan Uang Tunai Kepada Pedagang, Presiden Jokowi Beri Pesan Menohok, Netizen: Modal Kawin Pak

Hasil survei kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo menurun menjadi 58,1 persen berdasarkan survei terbaru Indikator Politik Indonesia. Arif menilai sudah sewajarnya Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja menteri

“Presiden Jokowi seyogyanya melakukan evaluasi. Sehingga pos kementerian dapat maksimal, terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak," kata dia.

Sebelumnya, Lembaga Survei Indikator Politik merilis hasil survei terkait kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo. Hasilnya kepuasan terhadap Presiden Jokowi kembali turun menjadi 58,1 persen.

"Kepuasan terhadap Presiden Jokowi kembali menurun menjadi 58,1 persen," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi.

Burhanuddin menyebutkan penurunan kepuasan terhadap kinerja Jokowi, disebabkan harga kebutuhan pokok yang melonjak, terutama minyak goreng.

Baca Juga: Kepercayaan Publik Anjlok, Presiden Jokowi Diminta Evaluasi Kinerja Menteri

"Secara umum, penurunan approval Presiden Jokowi kali ini disebabkan oleh kesenjangan (gap) antara ekspektasi kebijakan dengan realitas di lapangan terkait penanganan minyak goreng," kata dia.

Diketahui, angka kepuasan tersebut menurun dibanding survei sebelumnya pada 20-25 April 2022, dengan persentase kepuasan 59 persen.

Survei ini digelar pada 5-20 Mei 2022 dengan 1.228 responden, sampel diambil secara acak melalui telepon seluler. Margin of error survei 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 92 persen.

Load More