Polemik Penundaan Pemilihan Umum Membuat Resah Masyarakat, Puan Maharani: Tahapan Pemilu 2024 Sudah Mulai

SuaraSurakarta.id - Polemik penundaan pemilu 2024 terus terjadi. Elite politik dan dan masyarakat pun resah dengan wacana itu. 

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan polemik terkait apakah Pemilu 2024 ditunda atau tidak, harus segera diakhiri karena sudah ada pernyataan dari Presiden Joko Widodo.

“Saya rasa polemik terkait apakah ditunda atau tidak ditunda dan sebagainya kita sudahi saja jadi ya kita tidak usah berbicara lagi tentang hal itu,” kata Puan dikutip dari ANTARA di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/4/2022).

Hal itu dikatakannya menanggapi masih banyaknya diskursus di ruang publik yang masih memperdebatkan penundaan Pemilu 2024. Terakhir adalah politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) karena mengkritik Luhut sebagai pihak yang “getol” ingin penundaan pemilu.

Puan mengatakan, polemik itu harus diakhiri, terutama karena Presiden Jokowi untuk kesekian kalinya meneguhkan sikapnya menolak penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan Presiden.

Menurut dia, Presiden Jokowi sudah menegaskan bahwa proses tahapan Pemilu 2024 sudah mulai dilaksanakan yaitu tetap akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024.

“Itu kan seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa Presiden sudah menyatakan proses tahapan Pemilu 2024 sudah mulai dilaksanakan yaitu pemilu tetap akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024,” ujarnya.

Puan menekankan bahwa sebaiknya semua pihak saat ini ikut mengawal dan mendukung tahapan Pemilu 2024 yang sudah mulai dipersiapkan KPU dan Bawaslu periode 2022-2027.

Menurut dia, KPU dan Bawaslu sudah mulai melaksanakan rapat-rapat dengan DPR RI untuk mempersiapkan berbagai tahapan Pemilu 2024.

Baca Juga: Bentuk Poros Koalisi 2024, Komunikasi PKS ke Parpol Lain Masih Cair, Belum Ada Pengerucutan

“Bagaimana kemudian sekarang ini kita mulai proses tahapan pemilu kan KPU-Bawaslu juga sudah dilantik yang baru dan juga sudah mulai melaksanakan rapat-rapat di DPR sesuai mekanismenya untuk melaksanakan tahapan-tahapan yang ada,” katanya.