Tak Didukung Masyarakat, PDI Perjuangan Minta Polemik Usulan Penundaan Pemilu 2024 Dihentikan

SuaraSurakarta.id - Usulan penundaan pemilihan umum (Pemilu) menjadi perhatian publik. Namun demikian usulan tersebut ditolak oleh beberapa partai politik, termasuk PDI Perjuangan. 

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengingatkan seluruh elite politik agar menghentikan polemik atas wacana menunda Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden karena hasil survei LSI menunjukkan mayoritas warga tidak menghendaki itu.

Menurut Hasto, keberlangsungan pemerintahan tidak ditentukan oleh ambisi elite politik tertentu, tetapi oleh kehendak rakyat sebagaimana diatur dalam konstitusi negara UUD 1945.

“Hasil survei (LSI) semakin memperkuat sikap politik PDIP. (Namun) ada (atau) tidak adanya survei, sikap PDIP setia pada konstitusi,” kata Hasto dikutip dari ANTARA di Jakarta, Kamis (3/3/2022).

Hasil survei LSI yang melibatkan 1.197 responden menunjukkan mayoritas mereka yang diwawancara menolak wacana menunda Pemilu 2024 dan wacana memperpanjang masa jabatan presiden.

Direktur LSI Djayadi Hanan saat acara peluncuran hasil survei menyampaikan mayoritas responden, yaitu 70 persen dari total 1.197 orang, menolak perpanjangan masa jabatan presiden.

Hasil survei yang sama juga menunjukkan 64 persen dari 1.197 responden setuju pemilihan umum tetap digelar pada 2024 meskipun nanti masih dalam situasi pandemi COVID-19.

Terkait hasil survei itu, Hasto menyampaikan PDIP punya sikap yang sama dengan para responden.

“PDIP akan terus kokoh karena memang tidak ada ruang penundaan pemilu,” kata Hasto.

Baca Juga: Mayoritas Publik Ogah Masa Jabatan Presiden Jokowi Diperpanjang, Demokrat: Klaim Ketum PKB, PAN dan Golkar Tidak Tebukti

Dalam kesempatan yang sama, ia lanjut mengingatkan para pihak bahwa ketaatan terhadap konstitusi merupakan sikap yang penting.

Ia menjelaskan konstitusi dibentuk dari falsafah hidup bangsa, yang kemudian jadi hukum-hukum dasar bernegara.

“Hukum dasar (pada konstitusi) ini memiliki roh. Hukum dasar ini tidak hanya melihat hukum teks,” terang dia.

Dengan demikian, para pejabat yang telah bersumpah taat kepada konstitusi dan peraturan perundang-undangan wajib memenuhi janji itu dan taat terhadap seluruh ketentuan yang ada.

Dalam kesempatan yang sama, Hasto juga menyampaikan penyelenggaraan pemilihan umum akan menghasilkan legitimasi.

Legitimasi, menurut Hasto, merupakan hal penting karena itu menunjukkan dukungan rakyat terhadap para pemimpin yang terpilih saat pemilihan umum.