SuaraSurakarta.id - Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) berencana memangkas bunga pinjaman harian hingga 50 persen.
"Kami turunkan batas atas maksimal pinjaman bunga (per hari) kurang lebih 50 persen supaya teknologi finansial bisa lebih terjangkau, dengan skala ekonomis yang lebih murah," kata Ketua Umum AFPI Adrian Asharyanto, dalam jumpa pers virtual, Jumat(22/10/2021) dilansir ANTARA..
Dengan bunga yang lebih rendah, AFPI berharap masyarakat bisa membedakan mana layanan pinjaman online yang legal dengan yang ilegal.
Dalam acara yang sama, Sekretaris Jenderal AFPI, Sunu Widyatmoko menyatakan bunga pinjaman per hari akan turun menjadi 0,4 persen dari 0,8 persen jika diturunkan 50 persen.
Penurunan bunga pinjaman harian ini akan berdampak langsung pada layanan yang diberikan dan konsumen.
Perusahaan teknologi finansial (tekfin) akan cenderung memilih peminjam yang kurang berisiko. Risiko yang dimaksud adalah kemampuan membayar pinjaman.
Hal ini juga berdampak pada tingkat pencairan dana dari perusahaan teknologi finansial, yang tidak akan setinggi sebelumnya. Jumlah pinjaman yang diberikan juga bisa jadi tidak sebesar sebelumnya.
"Untuk menyeimbangkan risiko dan keuntungan yang ditanggung pemberi pinjaman," kata Sunu.
AFPI berencana memberlakukan kebijakan bunga harian ini selama sebulan, kemudian, meninjau ulang.
Baca Juga: Dari 2018 sampai Agustus 2021, Sebanyak 3.515 Fintech Lending Ilegal Ditutup Aksesnya
Asosiasi melihat penurunan bunga harian cukup berat, mereka harus menyesuaikan produk dan manajemen risiko dengan kebijakan baru ini.
Bertepatan dengan Bulan Inklusi Keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan, masyarakat dibuat resah oleh layanan pinjaman online ilegal yang menawarkan bunga tinggi dan cara menagih yang kasar.
Menyikapi peristiwa ini, AFPI berkomitmen menindak tegas anggota atau rekanan anggota mereka yang berkaitan dengan pinjaman online ilegal. AFPI beberapa waktu lalu mencabut keanggotan firma penagihan utang (debt collection) yang melanggar kode etik.
Selain itu, AFPI juga memberikan sertifikasi untuk perusahaan penagihan utang agar sesuai dengan standar asosiasi.
Asosiasi juga berupaya memberikan edukasi kepada masyarakat antara lain supaya tahu perbedaan pinjaman online legal dan yang ilegal.
Mereka juga bekerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya untuk membatasi ruang gerak pinjaman online ilegal.
Berita Terkait
Terpopuler
- Penampakan Rumah Denada yang Mau Dijual, Lokasi Strategis tapi Kondisinya Jadi Perbincangan
- Belajar dari Tragedi Bulan Madu Berujung Maut, Kenali 6 Penyebab Water Heater Rusak dan Bocor
- Prabowo Disebut Ogah Pasang Badan untuk Jokowi Soal Ijazah Palsu, Benarkah?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Ketiga 13-19 Oktober 2025
- 4 Mobil Listrik Termurah di Indonesia per Oktober 2025: Mulai Rp180 Jutaan
Pilihan
-
6 Fakta Isu Presiden Prabowo Berkunjung ke Israel
-
Harga Emas Antam Hari Ini Cetak Rekor Tertinggi Pegadaian, Tembus Rp 2.565.000
-
Warisan Utang Proyek Jokowi Bikin Menkeu Purbaya Pusing: Untungnya ke Mereka, Susahnya ke Kita!
-
Tokoh Nasional dan Kader Partai Lain Dikabarkan Gabung PSI, Jokowi: Melihat Masa Depan
-
Proyek Rp65 Triliun Aguan Mendadak Kehilangan Status Strategis, Saham PANI Anjlok 1.100 Poin
Terkini
-
Polri Kembali Tak Hadir, Sidang Citizen Lawsuit Ijazah Palsu Jokowi Dilanjutkan Mediasi
-
Tokoh Nasional dan Kader Partai Lain Dikabarkan Gabung PSI, Jokowi: Melihat Masa Depan
-
Satresnarkoba Polres Sukoharjo Ungkap Peredaran Sabu 19,04 Gram, Ini Kronologinya
-
Hasil Sragen City Run 2025: Atlet Yonif 413/Bremoro Kostrad Raih Juara 2 dan 4
-
Usai Keracunan, Para Siswa SMPN 1 Tawangmangu Tak Takut Santap MBG Lagi