Soal Vaksin Nusantara, Politikus PDIP: BUMN Tak Boleh Monopoli

SuaraSurakarta.id - Vaksin Nusantara temuan mantan Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto terus mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan.

Setelah Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mendukung penuh, gilitan politikus senior PDIP sekaligus anggota DPR RI, Aria Bima, mendukung pengembangan Vaksin Nusantara

Dilansir Solopos.com--jaringan Suara.com, Aria menyebut pemerintah sangat membuka ruang bagi akademisi dan kaum medis terkait pencarian dan pengembangan vaksin Covid-19.

"Di dalam keputusan DPR dan Presiden masih membuka ruang kepada seluruh masyarakat, baik dunia akademis atau medis, untuk terus mencari temuan-temuan, agar pengatasan virus, penularannya, seperti ada rapid antigen yang cepat itu. Ayo semua berlomba-lomba, mari kita jor-joran untuk mikir rakyat," kata dia di sela kegiatan penyerahan bantuan untuk penghuni Rusunawa Semanggi, Pasar Kliwon, Solo, Sabtu (20/2/2021).

Baca Juga: BPOM Belum Keluarkan Izin Uji Coba Fase 2 Vaksin Nusantara Terawan

Dia memaparkan, semua elemen masyarakat dan anak bangsa berperan besar dalam penanganan Covid-19. Termasuk berkait vaksin.

Menurutnya, ruang kontribusi atau partisipasi anak bangsa harus dibuka, lanjutnya, jangan malah ditutupi. Apalagi pemerintah sudah mengizinkan vaksinasi mandiri.

Namun Arya mengingatkan dibukanya ruang tersebut tak membuat orientasi kepada keuntungan semata.

"Jangan sampai ke profit oriented, jangan yang ke kompetisi tidak fair. Semua diberi ruang. BUMN tak boleh monopoli, private tak boleh monopoli. Harus ada kesempatan sama agar semua bisa akses vaksin," urai dia.

Aria menjelaskan dibukanya ruang untuk vaksinasi mandiri juga terkait pengurangan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang harus dikeluarkan.

Baca Juga: Puluhan Relawan Vaksin Nusantara Alami KIPI, dari Demam Hingga Mual

"Yang vaksin-vaksin untuk rakyat biarkan untuk yang lebih membutuhkan. Yang bisa bayar sendiri ya biar bayar sendiri. Apakah itu BUMN atau private," tutur dia.

Kendati demikian Aria menyatakan pemerintah harus tetap mengontrol setiap pencairan dan pengembangan kandidat vaksin. Sebab perihal kesehatan masyarakat merupakan urusan pokok pemerintah.

"Tetap dalam kontrol ya. Karena menyangkut hajat hidup orang banyak, menyangkut masalah kesehatan," imbuh dia.