Viral! Bukan Corona, Bupati Boyolali Malah Lebih Takut Hal Ini

SuaraSurakarta.id - Pembelajaran sistem daring atau jarak jauh menjadi polemik dan handicap dimasa pandemi Covid-19 yang berlangsung hampir setahun ini.

Adanya virus Covid-19 pada tahun 2020 memberikan dampak yang luar biasa hampir pada semua bidang, salah satunya pada bidang pendidikan.

Berbagai daerah pun juga belum memberanikan diri untuk kembali merealisasikan kebijakan sekolah tatap muka seperti biasanya, mengingat pandemi Covid-19 juga belum mereda.

Namun, pemikiran berbeda datang dari Bupati Boyolali, Seno Samodro yang justru lebih takut tak kunjung adanya sekolah tatap muka daripada corona.

Baca Juga: Nakes Kepri yang Divaksin Covid-19 Bertambah Jadi 15.661 Orang

Pernyataan itu diunggah akun instagram @gus_taufik_irvani, Minggu (10/1/2021) yang langsung mendapat tanggapan dari warganet.

"Sing tak wedeni iki malah sekolah ora mlebu. Kowe lulus SD coronane 3 tahun, lha mak jegagik munggah terus tho? SMA lho iki mengko tapi pola pikire isih SD (yang saya takutkan itu malah sekolah tidak masuk. Kamu lulus SD coronanya 3 tahun, lha tiba-tiba naik terus tho? SMA lho ini tapi nanti pola pikirnya masih SD). Nanti muncul generasi bleng (pikiran kosong) ini yang ditakutkan," ungkap Seno.

"Setiap kali dirembug tapi takut sekolah karena corona. Lha corona karo dolan ketularane gedhe mana? (Lha corona dengan bermain penularan besar mana?). Saya tidak bisa jawab karena belum ada penelitian," tambah sosok yang sebentar lagi purna sebagai orang nomor satu di Kota Susu tersebut.

Sementara itu dilansir Solopos.com jaringan Suara.com, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali, Darmanto, juga memastikan untuk proses pembelajaran di jenjang SD dan SMP semester 2 masih menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau daring.

"Melihat kondisi pandemi yang belum mereda, maka kebijakan kami, tetap melanjutkan daring, ntuk SD dan SMP," kata dia belum lama ini.

Baca Juga: Awas! Sekolah di Cianjur Gelar Belajar Tatap Muka akan Disanksi

Dia juga memastikan kebijakan tersebut juga dibuat untuk menindaklanjuti rencana pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang akan digelar di Jawa dan Bali termasuk Boyolali mulai Senin (11/1/2021).