SuaraSurakarta.id - Pemerintah akan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB pada 11-25 Januari mendatang. Hal itu dilakukan untuk menekan penyebaran Covid-19 yang semakin mengkhawatirkan.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo menyerukan agar seluruh kepala daerah kompak dalam menjalankan kebijakan PSBB. Soloraya menjadi salah satu wilayah di Jawa Tengah yang ditetapkan menjalankan PSBB selain Semarang Raya dan Banyumas Raya.
Rudy, sapaan akrabnya, menyebut pelaksanaan PSBB membutuhkan koordinasi seluruh kepala daerah Soloraya.
Koordinasi juga melibatkan Gubernur Jawa Tengah agar kebijakan tersebut lebih bersinergi. Kepala daerah Soloraya wajib kompak agar pembatasan sosial berhasil menekan persebaran virus SARS CoV-2.
Baca Juga: 2 Kali Wacana Gagal, DIY Masuk Daftar yang Harus Terapkan PSBB Jawa-Bali
Wali Kota Solo tersebut setuju penerapan PSBB mengingat lonjakan kasus yang terjadi dalam dua bulan terakhir. Pemerintah pusat tentu telah mempertimbangkan keputusan itu sebelum mengumumkan kepada masyarakat mengingat PSBB bakal berdampak pada seluruh lini.
“Kami koordinasi dulu minimal dengan gubernur, pelaksanaan PSBB ini seperti apa. Soalnya ledakan kasusnya luar biasa. Kalau pusat sudah memutuskan pasti penuh pertimbangan. Saya juga akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan daerah sekitar karena ini menyangkut hidup banyak orang,” kata Rudy dilansir dari Solopos.com, Rabu (6/1/2020).
Berdasarkan pengalaman penetapan kejadian luar biasa (KLB) pada awal pandemi lalu, seluruh sektor Kota Bengawan seolah terhenti. Jalanan, pasar tradisional, terminal, dan stasiun sangat lengang sehingga ia berkesimpulan PSBB bakal berdampak sama.
Karenanya, Wali Kota Solo itu bakal menggelar rapat lintas instansi mengingat PSBB lebih ketat daripada sekadar pembatasan kegiatan masyarakat (PKM). TNI/Polri dan kejaksaan bakal ia mengingat regulasi PSBB sangat detail.
Ia mengaku selama ini telah mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan 4M dalam wilayahnya. Selain itu, 3T, yaitu tracing, testing, dan treatment untuk menekan angka kasus positif Covid-19. Namun apabila daerah sekitar tak melakukan hal yang sama, akan sia-sia belaka.
Baca Juga: PSBB Jawa-Bali, Wali Kota Solo: Kasus Covid-19 Mbledose Tenanan
"Kalau pembatasan itu semua daerah, tidak ada persoalan. Solo ini sudah 3T, tapi kalau sekitarnya enggak, ya bengep [babak belur] juga,” imbuhnya.
Berita Terkait
-
Kawal Masyarakat Indonesia Selama Pandemi Covid-19, 10 Tahun Jokowi Catat Kemajuan Pesat Bidang Telemedicine
-
Baru Sambangi Kediaman Megawati, FX Rudy Masuk Melalui Ruang Pengamanan
-
Ganjar Pranowo Singgung Teman Seperjuangan Tak Balik Kanan
-
Kaesang Saingan Berat dengan Putra FX Hadi Rudyatmo, Ini Nama-Nama yang Masuk Bursa Pilkada Solo
-
Ini Instruksi PDIP yang Bikin Puan Maharani Terancam Tak ke Senayan Meski Menang Pileg 2024
Terpopuler
- Jadwal Pemutihan Pajak Kendaraan 2025 Jawa Timur, Ada Diskon hingga Bebas Denda!
- Pemain Keturunan Maluku: Berharap Secepat Mungkin Bela Timnas Indonesia
- Marah ke Direksi Bank DKI, Pramono Minta Direktur IT Dipecat hingga Lapor ke Bareskrim
- 10 Transformasi Lisa Mariana, Kini Jadi Korban Body Shaming Usai Muncul ke Publik
- Jawaban Menohok Anak Bungsu Ruben Onsu Kala Sarwendah Diserang di Siaran Langsung
Pilihan
-
Dari Lapangan ke Dapur: Welber Jardim Jatuh Cinta pada Masakan Nusantara
-
Dari Sukoharjo ke Amerika: Harapan Ekspor Rotan Dihantui Kebijakan Kontroversial Donald Trump
-
Sekantong Uang dari Indonesia, Pemain Keturunan: Hati Saya Bilang Iya, tapi...
-
Solusi Pinjaman Tanpa BI Checking, Ini 12 Pinjaman Online dan Bank Rekomendasi
-
Solusi Aktivasi Fitur MFA ASN Digital BKN, ASN dan PPPK Merapat!
Terkini
-
Pertamina Pecat Kru Mobil Tangki Buntut BBM Oplosan di SPBU Trucuk Klaten
-
BBM Oplosan Air di SPBU Trucuk Klaten: Polisi Tetapkan Satu Tersangka
-
Kisah Mistis dan Sejarah Kelam Jembatan Bacem Sukoharjo
-
Dari Sukoharjo ke Amerika: Harapan Ekspor Rotan Dihantui Kebijakan Kontroversial Donald Trump
-
Ijazah Jokowi Kembali Jadi Polemik: Tim Kuasa Hukum Siapkan Langkah Mengejutkan