Perdebatan Setelah Pelarangan FPI

SuaraSurakarta.id - Front Pembela Islam sejak kemarin dilarang melakukan kegiatan dalam bentuk apapun karena sebagai organisasi dianggap tidak memiliki pegangan hukum setelah dibubarkan.

Namun FPI tidak bisa menerima begitu saja keputusan pemerintah. Organisasi yang dipimpin Habib Rizieq Shihab ini berencana untuk melawan keputusan tersebut secara konstitusional, yaitu menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menanggapi polemik yang muncul setelah pengumuman pembubaran FPI, Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi mengatakan pemerintah memiliki wewenang memberikan izin maupun melarang keberadaan organisasi kemasyarakatan atau ormas sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama yang menyatakan FPI tidak boleh melakukan aktivitas. Itu merupakan kewenangan pemerintah dalam memberikan izin ataupun melarang ormas mana pun sesuai ketentuan perundang-undangan," kata Baidowi, Kamis (31/12/2020).

Baca Juga: Datangi Rumah Simpatisan FPI Jombang, Polisi dan TNI Bersih-bersih Atribut

Dia menilai terkait langkah hukum yang akan dilakukan beberapa pihak untuk menggugat SKB menteri ke PTUN merupakan langkah yang tepat.

Menurut dia, Indonesia merupakan negara hukum sehingga persoalan hukum bisa diselesaikan melalui jalur hukum yang sudah ada.

"Indonesia adalah negara hukum, maka persoalan hukum bisa diselesaikan melalui jalur hukum yang sudah ada. Apa pun keputusan hukum nantinya maka harus kita hormati," ujarnya.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan dan Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan sikap bersama menanggapi keputusan pemerintah.

Mereka menilai SKB tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut, serta Penghentian Kegiatan FPI bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum, terutama terkait kebebasan berkumpul dan berserikat.

Baca Juga: PCNU Magetan Dukung FPI Dibubarkan, Ini Alasannya..

Amnesty International Indonesia menganggap pelarangan terhadap apapun kegiatan FPI berpotensi mendiskriminasi dan melanggar hak berserikat dan berekspresi sehingga kian menggerus kebebasan sipil di negeri ini.