SuaraSurakarta.id - Stakeholder sepak bola Indonesia telah melakukan diskusi dengan perwakilan FIFA dan AFC, serta beberapa kementerian terkait di Jakarta menyusul Tragedi Kanjuruhan.
Dalam pertemuan tersebut, didapatkan tahapan-tahapan yang telah dibuat perihal kembali bergulirnya kembali BRI Liga 1 2022/2023 yang diwacanakan akhir bulan November 2022.
Meski demikian, Persis Solo memilih menanggapi santai wacana kompetisi Liga 1 kembali bergulir akhir bulan depan.
"Sebetulnya itu kan baru kabar yang beredar di sosial media. Karena dari federasi maupun operator liga belum bersurat ke kami," kata Media Officer Persis Solo, Bryan Barcelona, Sabtu (15/10/2022).
Baca Juga:Kompetisi Mandek, Pelatih Bali United Khawatirkan Mental Pemain
Dia memaparkan, prioritas saat ini bukanlah menyusun kembali rencana lanjutan seluruh kompetisi sepak bola Indonesia.
Melainkan memenuhi poin-poin dari Presiden Jokowi tentang tata kelola perbaikan sepak bola, termasuk bekerja sama dengan FIFA dan AFC.
"Kalau poin-poin yang disampaikan Pak Presiden sudah terpenuhi dan ada veluasi menyeluruh dari insiden di Kanjurugan, mungkin baru momentum yang tepat untuk liga kembali bergulir," tegasnya.
Sebelumnya, Liga 1, 2 dan 3 Indonesia disetop sementara oleh PSSI dan LIB, berdasarkan rekomendasi pula dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan yang dibentuk oleh pemerintah dan diketuai Menko Polhukam Mahfud MD.
TGIPF pun sudah mengeluarkan rekomendasi dan sejumlah kesimpulan.
Baca Juga:Menpora: Temuan TGIPF Akan Disampaikan ke Presiden FIFA
Salah satu rekomendasi adalah meminta Ketua Umum PSSI dan jajaran Komite Eksekutif (Exco) mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral.
Rekomendasi itu tertuang dalam kesimpulan laporan TGIPF Peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.
"Secara normatif, Pemerintah tidak bisa mengintervensi PSSI," demikian laporan TGIPF dilansir dari ANTARA, Jumat (14/10/2022).
Laporan hasil pemeriksaan TGIPF itu telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat siang.
Menurut laporan tersebut, dalam negara yang memiliki dasar moral dan etik serta budaya adiluhung, sudah sepatutnya Ketua Umum PSSI M. Iriawan dan seluruh jajaran Komite Eksekutif mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas jatuhnya korban sebanyak 712 orang.
Saat laporan itu disusun, korban meninggal dunia sudah mencapai 132 orang, 96 orang luka berat, 484 orang luka sedang/ringan yang sebagian di antaranya bisa saja mengalami dampak jangka panjang.
Untuk menjaga keberlangsungan kepengurusan PSSI dan menyelamatkan persepakbolaan nasional, TGIPF merekomendasikan agar pemangku kepentingan PSSI melakukan percepatan Kongres atau menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) guna menghasilkan kepemimpinan dan kepengurusan PSSI yang berintegritas, profesional, bertanggungjawab, dan bebas dari konflik kepentingan.
"Pemerintah tidak akan memberikan izin pertandingan liga sepak bola profesional di bawah PSSI, yaitu Liga 1, Liga 2, dan Liga 3, sampai dengan terjadinya perubahan dan kesiapan yang signifikan oleh PSSI dalam mengelola dan menjalankan kompetisi sepakbola di tanah air," sebut TGIPF.
