Ironi HUT Pemkot Yogyakarta: Bukan Kue Ulang Tahun, KPK Beri 'Hadiah' Penggeledahan Ruangan Kerja Wali Kota

Seperti diketahui, kasus tersebutmelibatkan mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti yang terkena operasi tangkap tangan (OTT).

Ronald Seger Prabowo
Selasa, 07 Juni 2022 | 16:51 WIB
Ironi HUT Pemkot Yogyakarta: Bukan Kue Ulang Tahun, KPK Beri 'Hadiah' Penggeledahan Ruangan Kerja Wali Kota
Petugas KPK saat akan masuk ke Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Yogyakarta untuk melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan suap yang menyeret mantan Wali Kota Yogyakarta HS, Selasa (7/6/2022). [ANTARA/Eka A.R]

SuaraSurakarta.id - Pemerintah Kota atau Pemkot Yogyakarta merayakan hari jadi ke-75, Selasa (7/6/2022).

Ironisnya, Pemkot Yogyakarta mendapat 'hadiah' penggeledahan ruang kerja wali kota, alih-alih kue ulang tahun.

Penggeledahan itu berkaitan dengan dugaan kasus suap penerbitan perizinan pembangunan apartemen di Kota Gudeg.

Seperti diketahui, kasus tersebut melibatkan mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti yang terkena operasi tangkap tangan (OTT). 

Baca Juga:Tindaklanjuti Kasus Suap Haryadi Suyuti, KPK Geledah Kantor Wali Kota dan Kepala Dinas DPMPTSP Kota Yogyakarta

Melansir ANTARA, sejumlah petugas KPK datang ke kompleks Balai Kota Yogyakarta sekitar pukul 11.00 WIB didampingi personel kepolisian dari Brimob Polda DIY.

Selain di ruang kerja Wali Kota Yogyakarta, penggeledahan kemudian dilanjutkan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta yang juga berada di kompleks Balai Kota Yogyakarta.

Selanjutnya, petugas melakukan penggeledahan di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta.

KPK telah menetapkan empat tersangka untuk kasus suap perizinan apartemen di Kota Yogyakarta, yang terdiri atas tiga dari Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai penerima suap, yaitu mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu NWH serta ajudan dan sekretaris pribadi HS, TBY, serta tersangka pemberi suap dari pengembang yang mengajukan izin ON.

Sementara itu, Koordinator Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta Baharuddin Kamba mengatakan bahwa dugaan kasus suap yang kini tengah diselidiki KPK bisa menjadi pintu masuk untuk menyelidiki penerbitan berbagai perizinan yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, tidak hanya IMB untuk apartemen, tetapi juga perizinan komersial lainnya.

Baca Juga:Kasus Suap Eks Walkot Yogyakarta, KPK Sita Uang hingga Dokumen saat Geledah Kantor PT Summarecon Agung

"Saya kira kasus ini juga menjadi pembelajaran berharga bagi seluruh ASN dan pejabat publik di Pemerintah Kota Yogyakarta untuk selalu menaati aturan serta tidak mudah terpancing menerima sesuatu sebagai imbalan," kata dia.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini