SuaraSurakarta.id - Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) akan menjadi poros baru di Indonesia pada pemilihan umum (Pemilu) 2024. Peta Politik pun bakal lebuh menarik dan bisa memunculkan kandidat calon presiden.
Direktur Eksekutif FIXPOLL Indonesia Mohammad Anas RA menyarankan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) untuk menggelar konvensi penjaringan bakal calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024.
"Konvensi dapat memberi ruang kepada figur internal partai koalisi maupun figur eksternal," katanya dikutip dari ANTARA, di Jakarta, Selasa (7/6/2022).
Dia menjelaskan jika nantinya konvensi menghendaki kekuatan partai, secara otomatis Ketua Umum Partai Golkar adalah capresnya, karena memiliki suara tertinggi di koalisi.
Baca Juga:Mucul Isu Liar KIB Dukung Ganjar Pranowo Maju Capres 2024, Golkar Bantah Keras
Namun, Anas menyarankan, calon pasangan yang akan diusung sebaiknya berdasarkan pertimbangan kekuatan figur bukan kekuatan partai.
"Jika komitmennya Indonesia bersatu, maka harus menghadirkan tokoh yang bisa mempersatukan elemen bangsa," katanya.
Anas menyarankan perlu memberikan kepada tokoh independen seperti Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Ketua DPD RI La Nyalla Mattaliti, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Menteri BUMN Erick Thohir hingga Gubernur Jabar Ridwan Kamil.
Alasannya, para tokoh itu telah mendapat dukungan masyarakat untuk maju pada pemilihan presiden mendatang, dengan dasar geliat deklarasi dukungan capres 2024 yang menghiasi media belakangan ini.
Dia menyatakan, konvensi KIB harus dibangun atas komitmen mempersatukan rakyat bukan mempersatukan segelintir elite.
Baca Juga:Kehadiran Luhut di Acara Kumpul-kumpul Koalisi Indonesia Bersatu Tanda Istana Beri Dukungan?
Jika persatuan hanya terjadi di kalangan elite, Anas menilai, kemungkinan besar di tingkat akar rumput akan terjadi pembelahan, seringkali kharisma elite tidak berpengaruh secara efektif ke level akar rumput.
"Para tokoh KIB perlu merumuskan kriteria figur misalnya, memiliki pengalaman memimpin institusi pemerintahan di level nasional, memperhatikan aspirasi masyarakat tentang kriteria pemimpin yang diharapkan, juga mencermati situasi kebangsaan terkini dengan berbagai kompleksitas permasalahannya," ujarnya pula.
Selain itu, Anas meminta, KIB melakukan uji publik secara internal partai dan eksternal. Pada tahapan ini, Anas mengatakan, semua kandidat yang ikut konvensi harus diuji gagasan dan rekam jejaknya.
"Dalam proses uji ini, KIB mesti melibatkan berbagai elemen mulai struktur pengurus partai di tingkat pusat hingga ke daerah, akademisi, tokoh masyarakat agar pembobotan capres lebih elegan, berkualitas, dan mumpuni memenangkan Pilpres 2024," katanya lagi.
Sebelumnya, tiga ketua umum partai politik secara resmi menandatangani nota kesepahaman dibentuknya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) di Jakarta, Sabtu (5/6) malam.
Penandatanganan itu dilakukan Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa, dan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.
Tiga pimpinan partai politik itu juga menyepakati bahwa koalisi masih terbuka untuk partai politik lainnya yang ingin bergabung.
Selain itu, mereka juga bersepakat jika koalisi belum akan membahas calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung.
