SuaraSurakarta.id - Komisi IV DPRD Kota Solo menemukan adanya program bantuan dari pemerintah seperti bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang salah sasaran.
Karena banyak masyarakat yang mampu dan tidak masuk kriteria justru memperoleh bantuan pemerintah tersebut.
"Bantuan dari pemerintah perlu diawasi. Karena ada beberapa penerima yang tidak tepat sasaran," ujar Ketua Komisi IV DPRD Kota Solo, Putut Gunawan, Jumat (26/11/2021).
Putut menjelaskan, ada rumah baru di daerah Mojosongo selesai dibangun dengan konstruksi beton, sudah jadi tinggal kurang plafon mendapatkan bantuan.
Baca Juga:Satpol PP Kota Solo Buru 'Cahyo' Vandalisme di Flyover Purwosari
Ada juga di daerah Sibela, komplek perumnas yang rumahnya sudah layak huni mendapat bantuan. Bahkan uang bantuan tersebut dipakai untuk membuat kamar di lantai atas.
"Itu merupakan hasil temuan dan laporan. Ada di beberapa wilayah dan ini sangat disayangkan pastinya," katanya.
Tidak hanya itu saja, di Sabrang Lor RW 08 Mojosongo ada Bantuan Sosial Perumahan Swadaya (BSPS) dipakai untuk membangun kamar di lantai dua.
BSPS diberikan sebesar Rp. 20 juta, terdiri material bahan bangunan senilai Rp 17.5 juta dan biaya tukang sebesar Rp 2.5 juta. Bantuan ini diberikan secara bertahap, sesuai kondisi bangunan yang sudah tercapai
"Masih ada keluarga mampu yang mendapat dapat BSPS," imbuh dia.
Baca Juga:Tak Layak, 895 Data Calon Penerima Bansos Dicoret Pemkot Jogja
Putut menegaskan, jika kinerja fasilitator dan surveyor tidak profesional dan mengandung unsur pemaksaan oleh otoritas tertentu.
"Semoga masalah bisa mendapat perhatian dan evaluasi serius. Sehingga ke depan bantuan dapat disalurkan lebih tepat sasaran," sambungnya.
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka pun menanggapi adanya bantuan pemerintah yang salah sasaran.
"Ini baru ditelusuri sama Inspektorat adanya temuan itu di Sabrang Lor dan Mojosongo. Tidak hanya di dua wilayah itu, tapi juga yang lain," tandas dia.
Pastinya akan ditindaklanjuti jika hasilnya sudah ada. Ini menunggu dulu, kenapa sampai salah sasaran bantuan pemerintah.
Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Solo, Ahyani menambahkan perlu dilakukan verifikasi ulang. Ini untuk mengantisipasi adanya kekeliruan data.
