SuaraSurakarta.id - Sebagian petani padi di Kabupaten Tuban Jawa Timur mengeluhkan kesulitan mereka untuk mendapatkan pupuk bersubsidi dari pemerintah.
Padahal pemerintah setempat menyatakan persediaan pupuk bersubsidi aman.
Akibat sulit menemukan pupuk bersubsidi, petani memilih alternatif lain dengan cara membeli pupuk non subsidi yang tentu saja harganya lebih mahal dari pupuk subsidi.
Seorang petani di Desa Kembangbilo bernama Sanoman mengatakan jatah pupuk bersubsidi yang dibagikan secara paketan masih belum dirasakan semua petani.
“Jatah subsidi yang dibagi per paket itu nggak sampai. Satu sawah ini sebenarnya dijatah minimal tiga paket, tapi dapatnya cuma satu paket. Jadi terpaksa saya beli non subsidi satu paket Rp400 ribu,” katanya dalam laporan blokTuban.com, Rabu (28/9/2022).
Jatah satu paket pupuk bersubsidi terdiri dari beberapa jenis pupuk, yaitu urea, NPK, dan ponska.
Sanoman menyebut kondisi kelangkaan pupuk bersubsidi sudah dirasakan para petani sejak sekitar tiga minggu lalu.
Laporan blokTuban menyebutkan kelangkaan pupuk bersubsidi sudah sangat mengkhawatirkan, terlebih pada awal masa tanam. Sebab, padi membutuhkan jatah pupuk yang cukup banyak.
Selain itu, di tengah langkanya pupuk bersubsidi, petani juga masih dipusingkan dengan langkanya bahan bakar minyak jenis solar sebagai bahan bakar mesin diesel untuk pengairan sawah.
Baca Juga: 3 Modus Korupsi Pupuk Bersubsidi di Bondowoso, Ketua DPRD Blak-blakan, PT PI Tunggu Rekomendasi
“Ya rugi kalau dihitung, ini kemarin saya beli tiga paket harganya Rp1.200 juta. Ini luas tanahnya 3.360 meter,” kata dia.
Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebelumnya memastikan persediaan pupuk bersubsidi aman.
Bahkan, pada tahun ini Kabupaten Tuban memperoleh tambahan alokasi pupuk dari Kementrian Pertanian sehingga kondisi stok pupuk terbilang banyak.
“Stok persediaan pupuk kita aman, berdasarkan peraturan menteri terbaru Tuban mendapatkan tambahan alokasi pupuk. Jadi alokasi urea yang asalnya 65.460 dan sudah terserap, jadi sisa 22.371, ada tambahan realokasi menjadi 69.404 ton. Sedangkan NPK yang awalnya hanya mendapatkan jatah 36.460, kini menjadi 44.525,” kata Kepala Unit Pelaksana Teknis DKPPP Tuban Ulfah Mei Sayekti.
Berita Terkait
-
Pupuk Bersubsidi Langsung Bergerak di Tahun Baru, 147 Transaksi Terjadi dalam 16 Menit
-
Tata Kelola Pupuk Bersubsidi Makin Transparan, Kementan Pastikan Tepat Sasaran
-
Ancaman Serius dari DPR, Distributor Pupuk Subsidi Bermasalah Siap-siap Dicabut Izin!
-
Cara Mudah Daftar Jadi Pelaku Usaha Distribusi Pupuk Indonesia Tahun 2026
-
Kemenkeu Ungkap Prabowo Tebas 145 Peraturan Sektor Pertanian, Dampaknya Bikin Ngeri!
Terpopuler
- Jejak Pendidikan Noe Letto, Kini Jabat Tenaga Ahli di Dewan Pertahanan Nasional
- 6 Mobil Bekas Keren di Bawah 50 Juta untuk Mahasiswa, Efisien buat Jangka Panjang
- 5 Serum Wardah untuk Mengurangi Flek Hitam dan Garis Halus pada Kulit Usia 40 Tahun
- 4 Mobil Bekas Honda yang Awet, Jarang Rewel, Cocok untuk Jangka Panjang
- Plt Gubri SF Hariyanto Diminta Segera Tetapkan Kepala Dinas Definitif
Pilihan
-
Prabowo Calonkan Keponakannya Jadi Bos BI, Purbaya: Bagus, Saya Mendukung!
-
Rupiah Tembus Rp16.955, Menkeu Purbaya: Bukan Karena Isu Wamenkeu ke BI
-
Rupiah Makin Jatuh Nilainya, Hampir ke Level Rp 17.000/USD
-
Prabowo Calonkan Keponakannya Untuk Jadi Bos BI
-
Suram! Indonesia Masuk Daftar 27 Negara Terancam Krisis Struktural dan Pengangguran
Terkini
-
Abdi Dalem Kubu Purboyo Jadi Korban Kekerasan, Diduga Ditendang Bagian Kelamin, Pelaku Cucu PB XIII?
-
5 Fakta Perbandingan Interior VinFast VF3 dan BYD Atto 1, Mana Lebih Nyaman?
-
7 Alasan GKR Timoer Menginterupsi Fadli Zon Saat Penyerahan SK Keraton Solo
-
Tak Pernah Setujui Penjaminan, Pria Tempuh Jalur Hukum Lawan Sita Eksekusi Rumah
-
Fadli Zon Kaget! Acara Serah Terima SK Keraton Solo Diserbu Protes, Mikrofon Direbut