SuaraSurakarta.id - Kasus Covid-19 di Indonesia semakin parah. Perlu tindakan untuk menghentikan penyebaran, salah satunya adalah lockdown.
Dilansir dari Solopos.com, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku tak setuju dengan wacana lockdown seluruh wilayah Pulau Jawa untuk menekan persebaran Covid-19.
Menurut putra Presiden Joko Widodo itu, wacana lockdown Pulau Jawa tidak adil. Hal itu karena tak semua daerah berstatus zona merah atau risiko tinggi persebaran Covid-19.
“Lockdown se-Jawa ya itu kurang fair terutama kota yang bukan zona merah. Solo sedang fase pemulihan ekonomi kalau lockdown ya turun lagi, ya dilihat, tidak bisa sama rata. Solo dan Kudus beda. Jangan semua total lockdown, ya susah, Solo sudah baik sekali, vaksinasi cepat, PPKM Mikro dan Jogo Tonggo jalan, kalau lockdown tidak fair,” katanya kepada wartawan, Selassa (15/6/2021).
Sementara itu, Pakar epidemiologi dari Griffith University Australia Dicky Budiman mengatakan karantina atau lockdown harus dilakukan serentak di Pulau Jawa agar kasus Covid-19 tak semakin menggila.
"Belum ada varian serius, kita harus PSBB dan karantina wilayah. Apalagi saat ini [sudah ada varian baru yang lebih kuat], harus level Jawa, bukan lagi Jakarta," ucap Dicky.
Dicky menjelaskan lonjakan kasus Covid-19 saat ini terjadi karena adanya varian Delta India yanng telah menyebar. Ia memperkirakan akan tetap ada lonjakan selama beberapa bulan ke depan.
"Kita bisa hadapi periode atau durasi lonjakan, relatif bisa dua bulan, bahkan tiga bulan melihat data terakhir," ucapnya.
Pemerintah, menurut Dicky, perlu serius mengerahkan segala upaya untuk mengatasi lonjakan kasus tersebut sehingga kasus tidak terus melonjak secara tajam dalam beberapa hari ke depan. Salah satunya dengan lockdown Pulau Jawa.
Baca Juga: Pasien Positif COVID-19 di Jakarta Bertambah 1.502 Orang, Warga: PSBB Ketat
Semua daerah, lanjut Dicky, wilayah khususnya Jawa, Bali, Madura, dan Jakarta harus memperkuat 3T yang meliputi testing, tracing, dan treatment.
Juga vaksinasi masif agresif dan 5 M yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi. Penguatan itu baik secara kuantitas maupun kualitas.
"Peran perkantoran, WFH wajib, harus semua bersinergi, kolaborasi, jangan ini membatasi pergerakan, bekerja di rumah, yang ini menyuruh orang pergi," katanya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
Terkini
-
12 Makna dan Amalan Tarhib Ramadan, Bekal Menyambut Puasa 2026
-
Tekan Inflasi Saat Ramadan-Lebaran, Respati Ardi Monitoring Ketersediaan dan Harga Bahan Pokok
-
5 Pilihan Terbaik Mobil Toyota Bekas Harga Rp30 Jutaan, Irit BBM dan Tetap Ganteng
-
7 Fakta Video Viral Anies Baswedan Ajak Pria Diduga Intel Foto Bareng
-
Kunci Jawaban IPS Kelas 9 Halaman 196 kurikulum Merdeka: Perdagangan Internasional