SuaraSurakarta.id - Kasus Covid-19 di Indonesia semakin parah. Perlu tindakan untuk menghentikan penyebaran, salah satunya adalah lockdown.
Dilansir dari Solopos.com, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku tak setuju dengan wacana lockdown seluruh wilayah Pulau Jawa untuk menekan persebaran Covid-19.
Menurut putra Presiden Joko Widodo itu, wacana lockdown Pulau Jawa tidak adil. Hal itu karena tak semua daerah berstatus zona merah atau risiko tinggi persebaran Covid-19.
“Lockdown se-Jawa ya itu kurang fair terutama kota yang bukan zona merah. Solo sedang fase pemulihan ekonomi kalau lockdown ya turun lagi, ya dilihat, tidak bisa sama rata. Solo dan Kudus beda. Jangan semua total lockdown, ya susah, Solo sudah baik sekali, vaksinasi cepat, PPKM Mikro dan Jogo Tonggo jalan, kalau lockdown tidak fair,” katanya kepada wartawan, Selassa (15/6/2021).
Sementara itu, Pakar epidemiologi dari Griffith University Australia Dicky Budiman mengatakan karantina atau lockdown harus dilakukan serentak di Pulau Jawa agar kasus Covid-19 tak semakin menggila.
"Belum ada varian serius, kita harus PSBB dan karantina wilayah. Apalagi saat ini [sudah ada varian baru yang lebih kuat], harus level Jawa, bukan lagi Jakarta," ucap Dicky.
Dicky menjelaskan lonjakan kasus Covid-19 saat ini terjadi karena adanya varian Delta India yanng telah menyebar. Ia memperkirakan akan tetap ada lonjakan selama beberapa bulan ke depan.
"Kita bisa hadapi periode atau durasi lonjakan, relatif bisa dua bulan, bahkan tiga bulan melihat data terakhir," ucapnya.
Pemerintah, menurut Dicky, perlu serius mengerahkan segala upaya untuk mengatasi lonjakan kasus tersebut sehingga kasus tidak terus melonjak secara tajam dalam beberapa hari ke depan. Salah satunya dengan lockdown Pulau Jawa.
Baca Juga: Pasien Positif COVID-19 di Jakarta Bertambah 1.502 Orang, Warga: PSBB Ketat
Semua daerah, lanjut Dicky, wilayah khususnya Jawa, Bali, Madura, dan Jakarta harus memperkuat 3T yang meliputi testing, tracing, dan treatment.
Juga vaksinasi masif agresif dan 5 M yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi. Penguatan itu baik secara kuantitas maupun kualitas.
"Peran perkantoran, WFH wajib, harus semua bersinergi, kolaborasi, jangan ini membatasi pergerakan, bekerja di rumah, yang ini menyuruh orang pergi," katanya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Cara cek NIK KTP Apakah Terdaftar BSU?
- Cara Mengaktifkan IKD dari HP: Serba Praktis Tanpa Fotokopi, Ini Deretan Kegunaannya
- Gibran Diisukan Mundur, Bila Paripurna DPR Hari Ini Setujui Proses Pemakzulan
- 3 Serum Wardah untuk Hempas Flek Hitam dan Kusam Usia 40 Tahun ke Atas Sesuai Review
- Penyakit Khas Toyota Innova Bekas dari Generasi Barong, Reborn, hingga Zenix
Pilihan
-
Detik-detik Gibran Tiba di Istana Wapres Pasca-Mundur: Relawan Rebutan Salaman, Ada Dorong-dorongan
-
Usai Gibran Ajukan Surat Resign dari RI-2, Prabowo Unggah Ucapan Selamat Hari Ayah
-
Babak Baru Politik RI: Gibran Resmi Mundur, MPR Punya Waktu 60 Hari Cari Pengganti
-
20 Menit di Senayan: Gibran Datang Tenteng Map Garuda, Pulang Bisiki dan Peluk Ahmad Muzani
-
Mau Pamit Mengundurkan Diri dari RI-2, Gibran Tiba di MPR Bawa Map Putih
Terkini
-
Gibran Mundur Jadi Wapres, Jokowi Tegaskan Tetap Dukung Penuh Pemerintahan Prabowo
-
Di Tengah Isu Wapres Gibran Mundur, Rumah Jokowi Dijaga Ketat Paspampres, Warga Tak Bisa Mendekat
-
Persika Karanganyar Siap Berkandang di Manahan, Panpel ABM LOC Pastikan Persiapan 100 Persen
-
UNS Kembangkan Meja Potong Kain Inklusif, Permudah Difabel Boyolali dalam Pelatihan Menjahit
-
Persis Solo Takluk 1-2 dari Persiba, Dua Pemain Laskar Sambernyawa Diguyur Kartu Merah