DPR Tuding BPOM Pilih Dukung Vaksin Impor daripada Vaksin Nusantara

SuaraSurakarta.id - Penelitian Vaksin Nusantara resmi dihentikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Hal itu menjadi tanda tanya besar, kenapa vaksin yang dibuat oleh bangsa sendiri tidak diteruskan penelitiannya. 

Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena mengungkapkan kekecewaannya. Politisi Golkar ini justru menuding Kepala BPOM Penny K Lukito menghambat proses penelitian Vaksin Nusantara karena tidak memberikan izin Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) ke uji klinik tahap kedua.

"Memang Bu Penny ini kelihatannya tidak mendukung produk dalam negeri, jadi produk-produk vaksin yang impor itu toleransinya diberikan seluas-luasnya untuk vaksin impor, untuk vaksin dalam negeri Bu Penny tidak memberikan dukungan," tutur Melki saat dihubungi, Selasa (13/4/2021).

Untuk memberikan dukungan penelitian vaksin nusantara yang diperkasai oleh mantan Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto. Nantinya, anggota Komisi IX DPR RI akan disuntik Vaksin Nusantara di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, Jakarta pada Rabu (14/4/2021) pukul 10.00 WIB pagi ini.

Baca Juga: Alasan DPR Mau Divaksin Nusantara: Kayak Milih Rokok, Berhak Pilih Vaksin

Menurut Melki, pihaknya  sudah berkoordinasi dengan Penggagas Vaksin Nusantara, Terawan Agus Putranto untuk pelaksanaan vaksinasi.

"Nanti jam 10 pagi," kata Melki. 

Dia menyatakan Vaksin Nusantara aman, meski Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan Vaksin Nusantara belum aman dan penelitiannya harus dihentikan sementara.

"Sudah ada yang tes dan tidak bermasalah, sudah praklinik tahap satu tidak ada yang bermasalah. Jadi kalau sekarang kita mengatakan ini berbahaya, kan nggak ada itu. Vaksin ini harus dilihat sebagai penemuan bagus dan potensial," ucapnya.

Melki juga tidak takut jika terjadi efek samping berat terhadap dirinya karena belum ada izin BPOM.

Baca Juga: Belum Diizinkan BPOM, Anggota DPR Nekat Jajal Disuntik Vaksin Nusantara

"Ya sama seperti orang memilih merek rokok tertentu, seperti itu gambarannya. Masing-masing orang punya hak, tidak bisa dipaksakan, vaksin saja mereknya beda-beda kok. Terserah mau vaksin yang mana. Tapi yang pasti kami dukung vaksin dalam negeri, karena kami dukung pesan Presiden Jokowi, cintailah produk vaksin dalam negeri," tegasnya.

Sebelumnya, BPOM menegaskan bahwa Vaksin Nusantara belum memenuhi Cara Pengolahan Yang Baik (Good Manufacturing Practices/GMP), Praktik Laboratorium yang Baik (Good Laboratory Practice/GLP), dan konsepnya belum jelas; terapi atau vaksin.

Oleh sebab itu, BPOM meminta tim peneliti untuk menghentikan sementara proses pengembangan vaksin dan kembali ke fase pra-klinik dengan melengkapi prosedur saintifik yang baik dan benar.